Sebutkan kebijakan-kebijakan masa pendudukan Jepang

Sebutkan kebijakan-kebijakan masa pendudukan Jepang!

Jawaban

Kebijakan masa pendudukan Jepang banyak menyasar pada bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kesemuanya diarahkan pada persiapan dan kesediaan Jepang dalam menghadapi perang di kawasan Pasifik..

Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut ini.

1 Bidang Sosial
Dalam bidang sosial-budaya, pengaruh penjajahan Jepang yang terasa hingga kini tampak dalam struktur masyarakat. Struktur masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa (atau dukuh) selaku unit pemerintahan terkecil. Namun, sejak pendudukan Jepang, struktur terkecil tersebut dibagi lebih lanjut ke dalam unitunit yang lebih kecil lagi, yang disebut rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Sistem ini diterapkan di Jepang dengan nama tonarigumi. Tujuan pembentukan RT dan RW adalah memudahkan administrasi dan pengawasan. Dengan demikian, jelas bahwa RT dan RW digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan memobilisasi penduduk Indonesia oleh Jepang.

2. Bidang Kesenian
Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) pada 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Pada 29 Agustus 1942, lembaga ini mengadakan pameran karya pelukis lokal Indonesia, seperti Basuki Abdoellah, Agus Djajasoeminta, Otto Djaja Soetara, Kartono Joedokoesoemo, dan Emiria Soenassa.

Selain itu, lembaga ini juga memfasilitasi R. Koesbini dan Cornel Simanjuntak membentuk grup seni suara yang melahirkan lagu-lagu nasional Indonesia seperti “Kalau Padi Menguning Lagi”, “Majulah Putra-Putri Indonesia”, “Tanah Tumpah Darahku”. Keimin Bunka Shidosho juga memungkinkan Nur Sutan Iskandar menerbitkan novel karyanya Tjinta Tanah Sutji, Karim Halim dengan Palawidja, atau Usmar Ismail dengan Angin Fudji. Seni drama karya budayawan Indonesia juga lahir, seperti “A pi dan Tjitra” (temanya pengabdian tanah air) karya Usmar Ismail, “Taufan di Atas Asia” atau “lntelek Istimewa” karya Abu Hanifah.

3. Bidang Pendidikan
Jepang menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan sebagaimana dipraktikkan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat dari lapisan mana pun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang menerapkan sis tem pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SO 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Pada masa ini pula, pemerintahan militer Jepang memperkenalkan upacara bendera di sekolah. Hal itu dilakukan untuk menanamkan semangat kedisiplinan ala militer kepada para siswa. Hingga saat ini, kegiatan upacara bendera masih dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, setidaknya sekali dalam seminggu.

4. Bidang Militer
Pemerintahan pendudukan Jepang membantu membangun semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia lewat latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembentukan dan pembangunan semangat nasionalisme itu dibentuk melalui pembentukan organisasi semimiliter dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses itu sebetulnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Akan tetapi, efek sampingnya justru menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaannya dan bahkan terus dipraktikkan sampai sekarang.

5. Bidang Ekonomi
Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi tidak berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya. Dengan adanya semboyan “Negara Makmur, Militer Kuat”, Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis bagi kepentingan militer sekaligus industri-industrinya. Untuk itu, Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi segala sumber daya, seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang.

 

Pertanyaan Lain :