Bagaimana Jalannya Sidang BPUPKI dalam Menentukan Rumusan Dasar Negara: Jelaskan dengan Alasannya

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945, dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia yang merdeka. Sidang BPUPKI ini sangat krusial dalam sejarah Indonesia karena menjadi titik awal dalam pembentukan ideologi dan dasar negara Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana jalannya sidang BPUPKI dalam menentukan rumusan dasar negara serta alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil.

Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

BPUPKI dibentuk dalam situasi yang sangat kompleks. Jepang, yang saat itu menduduki Indonesia, mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Dalam upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Maka, dibentuklah BPUPKI dengan tujuan untuk merumuskan rencana kemerdekaan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara yang akan digunakan.

Sidang Pertama BPUPKI dan Perdebatan Awal

Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, isu utama yang dibahas adalah dasar negara. Terdapat berbagai pandangan mengenai dasar negara yang diusulkan oleh para anggota BPUPKI.

1. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945: Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila ini menjadi salah satu usulan yang paling diterima, meskipun masih ada perdebatan mengenai bentuk dan urutannya.
2. Pidato Muh. Yamin: Sebelumnya, Muh. Yamin juga mengusulkan lima asas dasar negara yang terdiri dari Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Usulan Yamin ini sedikit berbeda dari usulan Soekarno, terutama dalam penekanan aspek kerakyatan dan ketuhanan.
3. Pandangan Ki Bagoes Hadikoesoemo: Sebagai seorang tokoh Islam, Ki Bagoes Hadikoesoemo mengusulkan agar dasar negara didasarkan pada syariat Islam, yang tentu saja memicu diskusi panjang di antara para anggota BPUPKI yang memiliki pandangan sekuler dan nasionalis.

Sidang Kedua BPUPKI dan Panitia Sembilan

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada bulan Juli 1945, di mana perdebatan mengenai dasar negara masih berlangsung. Dalam upaya mencapai konsensus, dibentuklah sebuah Panitia Kecil yang dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia ini bertugas untuk merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak.

1. Piagam Jakarta: Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang terdiri dari lima sila, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, rumusan pertama sila pertama dalam Piagam Jakarta menyebutkan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” yang menuai kontroversi.
2. Proses Negosiasi: Terdapat perdebatan intens antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam mengenai sila pertama tersebut. Kelompok Islam menginginkan agar syariat Islam menjadi dasar negara, sedangkan kelompok nasionalis menginginkan dasar negara yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua golongan.

Perubahan Piagam Jakarta dan Pengesahan Pancasila

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, isu mengenai dasar negara kembali dibahas. Pada akhirnya, atas usulan beberapa tokoh, terutama dari wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim, kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang beragam.

1. Alasan Perubahan: Alasan utama perubahan ini adalah untuk menciptakan dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan. Dengan perubahan ini, Pancasila diharapkan menjadi landasan yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia.
2. Pengesahan Pancasila: Pada 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI, secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila inilah yang kemudian tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi ideologi resmi negara.

Kesimpulan

Proses jalannya sidang BPUPKI dalam menentukan rumusan dasar negara merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan perdebatan dan kompromi. Melalui sidang ini, Indonesia berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sikap bijaksana para pendiri bangsa yang mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Pancasila yang dihasilkan dari sidang BPUPKI menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, yang hingga kini menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

FAQ

1. Apa itu BPUPKI?
BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

2. Apa tujuan utama sidang BPUPKI?
Tujuan utama sidang BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi landasan bagi negara yang merdeka.

3. Siapa saja tokoh penting dalam sidang BPUPKI?
Tokoh-tokoh penting dalam sidang BPUPKI antara lain Soekarno, Muh. Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan anggota Panitia Sembilan.

4. Apa itu Piagam Jakarta?
Piagam Jakarta adalah naskah yang disusun oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, yang berisi rumusan dasar negara Indonesia sebelum perubahan pada sila pertama.

5. Mengapa terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta?
Perubahan dilakukan untuk menciptakan dasar negara yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Tabel Perbedaan Usulan Dasar Negara

Pernyataan Penutup

Artikel ini memberikan wawasan mengenai bagaimana jalannya sidang BPUPKI dalam menentukan rumusan dasar negara yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang beragam ini.