Terangkan Nilai Sila Keempat Pancasila pada Zaman Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran yang penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, politik, dan agama, nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan yang kita anut dalam Pancasila sebenarnya sudah tercermin sejak zaman ini. Artikel ini akan membahas bagaimana nilai sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diterapkan pada masa kerajaan Sriwijaya.

Sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Pemerintahan yang Berbasis Musyawarah

Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan maritim di Asia Tenggara. Sistem pemerintahan kerajaan ini mencerminkan musyawarah, terutama dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut nasib rakyat dan hubungan internasional.

Musyawarah dalam pengambilan keputusan di Sriwijaya tidak hanya terbatas pada lingkup internal, tetapi juga dalam membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Asia Tenggara. Raja Sriwijaya sering melakukan pertemuan dengan para pemimpin lokal dan juga utusan asing untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas kerajaan.

Nilai Sila Keempat: Kerakyatan dalam Kepemimpinan Sriwijaya

Nilai sila keempat Pancasila berfokus pada konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam konteks Sriwijaya, konsep ini terwujud melalui pengelolaan kerajaan yang tidak hanya berdasarkan keputusan sepihak dari raja, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuka agama, pengusaha, dan kaum terpelajar.

Raja Sriwijaya dikenal bijaksana dalam memimpin, dengan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Sebagai contoh, ketika terjadi masalah perdagangan atau konflik dengan negara tetangga, raja tidak langsung bertindak berdasarkan kekuasaan, melainkan melakukan musyawarah dengan para penasehat dan wakil masyarakat.

Permusyawaratan dan Kebijaksanaan di Sriwijaya

Dalam kerajaan Sriwijaya, permusyawaratan menjadi salah satu unsur penting dalam sistem politiknya. Para penasehat raja, yang biasanya terdiri dari bangsawan, pemuka agama Buddha, dan pejabat kerajaan lainnya, berperan penting dalam membantu raja membuat keputusan yang bijaksana.

Musyawarah yang dilakukan di Sriwijaya melibatkan perdebatan dan diskusi untuk mencapai mufakat, mencerminkan nilai-nilai demokrasi awal. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab kepada rakyat. Ini selaras dengan semangat sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan.

Penerapan Nilai Kepemimpinan Kolektif pada Zaman Kerajaan Sriwijaya

Kepemimpinan pada masa Sriwijaya tidak hanya bergantung pada individu raja saja. Sebaliknya, raja dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang memiliki berbagai keahlian di bidang ekonomi, militer, dan agama. Pengambilan keputusan yang kolektif ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kebijaksanaan telah diterapkan sejak zaman kerajaan Sriwijaya.

Bagaimana Musyawarah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sriwijaya?

Sriwijaya sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat, terutama dalam hal perdagangan dan ekonomi. Pemerintah kerajaan memastikan bahwa hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain berjalan baik, sehingga menghasilkan stabilitas ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat menjadi hal yang sangat penting.

Setiap kebijakan yang menyangkut perdagangan internasional, misalnya, dibahas bersama oleh raja dan para penasehat untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Sriwijaya terlindungi. Keputusan ini mencerminkan nilai demokratis dalam sila keempat Pancasila, di mana permusyawaratan menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mementingkan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan rakyat banyak. Para pemimpin Sriwijaya tidak bertindak otoriter, tetapi melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal diplomasi dan ekonomi.

Kepemimpinan yang bijaksana dan pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah di Sriwijaya menunjukkan bahwa konsep kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan telah diterapkan dalam pemerintahan jauh sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi. Nilai-nilai ini tetap relevan hingga sekarang dan menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

FAQ

1. Bagaimana Kerajaan Sriwijaya menerapkan musyawarah dalam pemerintahannya?
   Musyawarah dilakukan dengan melibatkan raja, penasihat, dan wakil masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perdagangan dan hubungan diplomatik.
2. Apa kaitannya sila keempat Pancasila dengan sistem pemerintahan Sriwijaya?
   Sistem pemerintahan Sriwijaya mencerminkan nilai sila keempat karena keputusan diambil melalui musyawarah dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
3. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah di Sriwijaya?
   Raja, bangsawan, pemuka agama, dan penasihat kerajaan biasanya terlibat dalam musyawarah di Sriwijaya.
4. Apakah raja Sriwijaya memiliki kekuasaan absolut?
   Meskipun raja memiliki kekuasaan, keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah dengan melibatkan penasihat dan wakil masyarakat.

Tabel Perbandingan: Nilai Sila Keempat Pancasila dan Sistem Pemerintahan Sriwijaya

Pernyataan Penutup

Nilai sila keempat Pancasila sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya, yang mementingkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat dan sejahtera.

Artikel ini ditujukan sebagai referensi umum dan tidak menggantikan nasihat dari ahli sejarah atau pendidikan formal.